400 you need to find from somewhere Payday loans Improve your Credit Rating

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V melakukan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan seharian di Jogjakarta bertujuan untuk mengkoordinasikan persiapan program-program pembangunan yang berkaitan dengan jalan dan jembatan pada tahun anggaran 2013.

Isi dalam Perpres tersebut memberikan peluang yang lebih luas bagi pejabat penguasa anggaran untuk memanfaatkan anggaran pemerintah yang makin baik bagi kegiatan proyek pembangunan jalan dan jembatan. Perpres itu adalah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan komitmennya dalam upaya mempercepat kegiatan pembangunan.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V, Kementerian Pekerjaan Umum, Ir A.G Ismail, MSc, Senin (17/9) dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pelelangan Tahun Anggaran 2013 Berdasarkan Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 di lingkungan BBPJN V.

Dalam Perpres tersebut terdapat cukup banyak perubahan – perubahan signifikan yang diatur. Beberapa perubahan tersebut diantaranya, penetapan pemenang pelelangan/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung dengan nilai tidak lebih dari Rp 100 Miliar untuk pekerjaan konstruksi dan nilai tidak lebih dari Rp 10 Miliar untuk pekerjaan konsultansi, yang semula oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) beralih ke Ketua POKJA ULP. Perubahan lain yakni batas nilai pengadaan langsung untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi semula Rp 100 Juta menjadi Rp 200 Juta. Selain itu, pemilihan langsung untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi semula Rp 200 Juta menjadi Rp 5 Miliar.

Banyaknya angka kecelakaan yang mengakibatkan ratusan korban jiwa selama mudik Lebaran 2012 menjadi perhatian khusus Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V, Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satu upaya yang kini tengah dilakukan yakni melakukan program kegiatan laik fungsi jalan pada ruas jalan nasional di Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Jogjakarta.

Kepala Bidang Perencanaan, BBPJN V, Kementerian Pekerjaan Umum, Ir Cristian Kornel Marisitua S, M.Eng.Sc, dalam Bimbingan Teknis Uji Laik Fungsi Jalan Nasional, Kamis (30/8) di Surabaya, mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11 /PRT/M/2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan, disebutkan bahwa laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunanya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.

Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2013 akan meningkatkan kondisi jalan nasional di Ketapang, Kabupaten Banyuwangi. Jalan tersebut selama ini menjadi akses utama menuju Pelabuhan Ketapang yang menghubungkan dengan Pulau Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V, Kementerian Pekerjaan Umum, Ir A.G Ismail, MSc, Senin (27/8) mengatakan, kegiatan peningkatan yang akan dilakukan yakni berupa peninggian badan jalan dan pelebaran dengan memanfaatkan ruang milik jalan. Saat ini kondisi jalan Ketapang posisinya lebih rendah dibandingkan halaman parker pelabuhan. Akibatnya, kendaraan yang masuk pintu pelabuhan kodisinya sedikit menanjak. “Dengan kondisi jalan yang lebih rendah, saat musim hujan sering terjadi genangan,” katanya.

Selain membangun jalan Ketapang, pemerintah juga akan melebarkan jalan raya Rogojampi dan sebagian ruas menuju ke Muncar. Meningkatnya volume kendaraan sementara ruas jalan yang tersedia belum dibarengi dengan pelebaran, berdampak pada sering terjadinya kemacetan karena lalulintas ramai.